| Berita
print text tanggal ditambahkan 29 April 2019

DPP INKINDO DKI SELENGGARAKAN
DISKUSI PANEL PERMEN PUPR NO. 07/PRT/M/2019

DPP INKINDO DKI Jakarta menyelenggarakan Diskusi Panel Peraturan Menteri PUPR  No. 07/PRT/M/2019 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi  Melalui Penyedia, tanggal 29 April 2019, bertempat di Jakarta Design Center. Sebagai nara sumber adalah Dr. Ir. Putut Marhayadi, Direktur Bina Penyelenggara Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Blessmiyanda, S.Pi. M.Si, Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) Pemprov DKI Jakarta.
 
Dalam paparannya antara lain dikemukakan oleh  Dr. Ir. Putut Marhayadi, Direktur Bina Penyelenggara Konstruksi, Ditjen Bina Kontruksi, Kementerian PUPR,  tentang  lingkup pengaturan Permen No 07/2019 diatur dalam Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 3 Ayat 4, sehingga  Pemen No 07/2019 juga menjadi acuan pada proses tender dan seleksi untuk proyek yang didanai oleh APBN dan APBD. 
 
Menyinggung tentang segmentasi  pasar, menurut Putut,  Pemerintah memang memiliki kebijakan untuk memberikan peran yang lebih besar kepada konsultan kualifikasi Kecil. Karena sesuai data INKINDO perusahaan konsultan kualifikasi Kecil sekitar 79 %. Sehingga nilai segmentasi pasar untuk Kualifikasi Kecil perlu dinaikan, yaitu   dari  maksimal  Rp 750 juta menjadi maksimal 1 Miliar. Sementara kualifikasi Menengah > Rp 1 Miliar  s/d Rp 2,5 Miliar, sedangkan kualifikasi Besar > Rp 2,5 Miliar.   
 
Kerjasama Operasi (KSO) dimaksudkan  supaya bisa transfer knowledge. Jadi KSO antara kualifikasi Kecil  dengan Kecil  tidak boleh, harus KSO Kecil dengan Menengah. Dengan demikian konsultan kualifikasi Kecil yang belum memiliki pengalaman bisa berpeluang untuk mendapatkan pengalaman. Sebagai Subkon juga bisa merupakan  pengalaman. Untuk pekerjaan KSO pekerjaan kompleks ditetapkan  5 anggota, sedangkan yang tidak kompleks 3 anggota.
 
Mengenai pelaksanaan pengadaan Jasa Konsultansi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, menurut  Blessmiyanda, SPI, M.Si, Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang /Jasa (BPPBJ) Provinsi DKI Jakarta, BPPBJ DKI harus compliance, karena diaudit BPK. Persoalannya terkadang ada di SKPD. Pejabat pembuatan komitmen seharusnya  memiliki kompetensi.
 
Menurut Blessmiyanda, aturan-aturan Kementerian PUPR  pasti diikuti oleh BPPBJ Pemprov DKI Jakarta,  tetapi SKPD belum tentu mengikuti karena kompetensinya. “Tender di Pemprov DKI bukan primadona. Kita mulai menggunakan sistem katalog. Misalnya untuk pekerjaan pemeliharaan yang juga sifatnya standar cukup dengan sistem katalog. Sekarang ada katalog trotoar, hotmix, beton,” jelasnya.
 

print text
 

Info proyek

- LIHAT SEMUA

Kliping

- LIHAT SEMUA


Media Lain

- LIHAT SEMUA