| Berita
print text tanggal ditambahkan 13 April 2017

INDONESIA KEKURANGAN TENAGA INSINYUR DAN KONSULTAN

New Page 1

KBRN, Jakarta : Menjadi tugas pemerintah mengatasi kekurangan tenaga ahli di bidang infrastruktur, seperti insinyur dan tenaga konsultan yang diamanatkan Undang-Undang Jasa Konstruksi yang baru dan menjadi tanggung jawab negara.

Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Pengurus Propinsi Inkindo Jakarta Peter Frans saat usai Sosialisasi Peluang dan Sistem Pengadaan Jasa Konsultasi ADB Loan 3455_ino untuk percepatan pembangunan infrastruktur di Jakarta, Jumat (14/4/2017).

Peter Frans mengatakan sebenarnya banyak pekerjaan di Indonesia, hanya saja memerlukan tenaga ahli yang berkualitas yang dibutuhkan dan ditingkatkan dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia untuk konsultan.

"Sekarang kita sedang menunggu dan berharap lembaga yang ada, seperti Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) tak hanya bertugas menerbitkan sertifikat tetapi lebih jauh dari itu, yakni pengembangan. Jadi tidak hanya menjadi lembaga sertifikasi saja," kata Peter.

Menjawab tantangan dari pemerintah, Direktur Pengembangan Jaringan Jalan Ditjen Bina Marga Kementrian PUPR Rachman Arief Diena Putra mengatakan Inkindo siap menjadi tuan rumah di negara sendiri.

"Kami siap suplai konsultan, dibanding permintaan lebih tinggi suplai," kata Rachman Arief, seraya menunjukan data untuk konsultasi dan desain aneka proyek infrastruktur di Kementrian PUPR yang didanai ADB via ESP mencapai 148,2 juta dolar AS, selama 2015-2019 dengan rincian untuk Ditjen Binamarga, sebesar 45 juta dolar AS, Ditjen Cipta Karya 51,48 juta dolar AS dan sisanya adalah untuk Ditjen Sumber Daya Air.

Rahman Arif berharap konsultan menjadi tuan rumah di negaranya sendiri, di antara persaingan dengan konsultan asing. Tantangan pemerintah terhadap pengguna ESP, yaitu para konsultan anggota Inkindo (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia) adalah agar dapat menghasilkan desain yang siap kontrak, dan berharap hasilnya harus optimal, karena dana pinjaman ini dari Kementrian PUPR. (Dayanti/Evie D/NGH)

http://rri.co.id/post/berita/382511/ekonomi/indonesia_kekurangan_tenaga_insinyur_dan_konsultan.html

 

Pemerintah Segera Lakukan Tender Proyek Jalan Lintas Selatan fase II Jateng dan Jatim

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan segera melakukan tender proyek Jalan Lintas Selatan fase II Jawa Tengah dan Jawa Timur pada Mei 2017.

"Saat ini kami sedang meneliti disainnya dan diharapkan pada Mei 2017 sudah bisa tender dan sekitar Oktober tahun ini sudah mulai konstruksi," kata Direktur Pengembangan Jaringan Jalan, Ditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Rachman Arif DP, usai menghadiri Sosialisasi Peluang dan Sistem Pengadaan Jasa Konsultasi ADB Loan 3455-INO untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Jakarta, Kamis (13/4).

Menurut Rahman, pemerintah menargetkan JLS sekitar 1000 km yang membentang dari Cilacap Jawa Tengah hingga Banyuwangi Jawa Timur dapat tersambung pada 2019.

"JLS fase II bagian dari fase I dan kemungkinan akan berlanjut ke fase III dan semua pendanaan berasal dari pinjaman ADB, Asian Development Bank. Khusus untuk fase II senilai 200 juta dolar AS selama empat tahun," katanya.

Rahman juga menyebutkan, proses konsultasi dan disain proyek JLS juga didanai dari program ESP, Engineering Services Project (ESP) yang juga didanai oleh ADB.

"Tantangan pemerintah terhadap pengguna ESP yaitu para konsultan anggota Inkindo (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia) adalah agar dapat dihasilkan disain yang siap kontrak. Jadi, karena ini dana pinjaman Menteri PUPR berharap harus optimal," katanya.

Rahman juga berharap agar konsultan nasional menjadi tuan rumah di negeri sendiri di antara persaingan dengan asing.

Dia memberikan contoh, salah satu sumber daya konsultan yang harus dibenahi adalah kualitas surveyor untuk proyek jalan di Ditjen Bina Marga. "Kita berharap mereka tak hanya berserfitikat, tetapi juga berlisensi internasional," katanya.

Data menunjukkan untuk konsultasi dan disain aneka proyek infrastruktur di Kementerian PUPR yang didanai ADB via ESP mencapai 148,2 juta dolar AS selama 2015-2019 dengan rincian untuk Ditjen Bina Marga sebesar 45 juta dolar AS, Ditjen Cipta Karya 51,48 juta dolar AS dan sisanya adalah untuk Ditjen Sumber Daya Air.


Inkindo Siap

Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Pengurus Provinsi Inkindo DKI Jakarta, Peter Frans menegaskan, kesiapannya untuk menjawab tantangan dari pemerintah agar konsultan nasional menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

"Kami siap. Suplai konsultan dibanding permintaan di Indonesia, lebih banyak permintaannya. Hanya saja, kualitas itu memang perlu ditingkatkan, antara lain dengan peningkatan kapasitas SDM konsultan Indonesia," kata Peter.

Peter menjelaskan, sebetulkan tugas untuk meningkatkan kapasitas konsultan itu adalah tanggung jawab negara dan ini sudah dalam UU Jasa Konstruksi yang baru.

"Sekarang kita sedang menunggu dan berharap lembaga yang ada seperti LPJKN, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional, tak hanya bertugas menerbitkan sertifikat, tetapi lebih jauh dari itu yakni pengembangan. Jadi, tak hanya lembaga sertifikasi saja," kata Peter. ***

http://m.suarakarya.id/detail/42675/Pemerintah-Segera-Lakukan-Tender-Proyek-Jalan-Lintas-Selatan-fase-II-Jateng-dan-Jatim


print text
 

DI DUKUNG OLEH :